Selamat Datang di Situs Kami

Seorang advokat di MT&P Law Firm dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Lahir di Solo pada tanggal 24 September 1964. Mengikuti Corporate Governance pada tahun 2008 di Jepang Selanjutnya Beijing & Shanghai Short Course Environmental Law pada tahun 2009. Menjabat Ketua DPC PERADI Surakarta (Perhimpunan Advokat Indonesia) periode 2007-2011. Saat ini sebagai Ketua DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) dari tahun 2004 - sekarang. Pernah tampil di Kick Andy pada Februari 2010 dengan Topik Peradilan Sesat. Serta banyak pula menangani perkara-perkara yang struktural. Penulis buku Terorisme Dalam Demokrasi ,2004; Tsunami Aceh Bencana Alam Atau Rekayas?2005; Moralitas Penegak Hukum dan Advokat Profesi” Sampah” , 2007: Mahalnya Keadilan Hukum, 2012; dan Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum,2014.

Berita
17/06/2019 00:00
Wonogiri-Senin (17/6), keluarga Terpidana dr. Martanto yang didampingi Tim Penasihat Hukum mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Wonogiri guna melaksanakan isi Putusan Nomor: 07/Pid.Sus/2019/PN.Wng tanggal 28 Mei 2019 yaitu membayarkan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini dilakukan sebagai itikad baik dari dr. Martanto dan keluarga terhadap putusan yang dijatuhkan terhadapnya.....   Baca Selengkapnya....

10/06/2019 00:00
Keluarga besar Bani Muhammad Sujuti pda Jum'at (7/6) mengadakan SIlaturahmi dan Halal Bi Halal di Bukit Nur Sangiran Residence Sragen. Acara tersebut menjadi ajang menyambung sekaligus mempererat tali persaudaraan sesana keluarga Bani Muhammad Sujuti.   Video youtube silakan klik link: https://youtu.be/DS6ajWTIlYQ....   Baca Selengkapnya....

31/05/2019 00:00
Oleh : Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami anomali. Anomali hukum terjadi lantaran pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang berwenang untuk menegakkan hukum memberlakukan aturan hukum secara berbeda-beda terhadap norma yang sama. Penegakan hukum seolah menjadi monopoli....   Baca Selengkapnya....

31/05/2019 00:00
SOLO – Penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami anomali. Anomali hukum terjadi lantaran pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang berwenang untuk menegakkan hukum memberlakukan aturan hukum secara berbeda-beda terhadap norma yang sama.   “Penegakan hukum seolah menjadi monopoli kepentingan penguasa yang digunakan untuk mengamankan kekuasaan penguasa dan membungkam lawan politik.....   Baca Selengkapnya....

LAYANAN KAMI

Kami melayani konsultasi hukum & penanganan perkara litigasi maupun non-litigasi di berbagai bidang hukum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami di :

.....

PENDAPAT


Copyright 2016 - Law Firm Muhammad Taufiq and Partners Developed by JogjaCamp